UU yang penting untuk pejabat publik dan BUMN

1. UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. UU 30/2002 tentang KPK
3. UU 17/2003 tentang keuangan negara.
4. UU 19/2003 tentang BUMN
5. UU 40/2007 tentang perseroan terbatas.
6. UU 49/1960 tentang panitia urusan piutang negara.

Aspek kebijakan yang rawan diperkarakan : pengadaan barang & jasa, penentuan pelaksana proyek dan harganya, perizinan usaha, alih fungsi lahan, penempatan investasi.

Resep bebas perkara ?;
1. Putuskan dan jalankan kebijakan dengan niat baik.
2. Bertindaklah hati-hati dan pelajari masukan data penting dari staf/bawahan.
3. Pelajari aspek hukum kebijakan dengan corporate lawyer/bagian legal.
4. Jika memungkinkan, miliki staf ahli yang profesional di bidangnya.
5. Pelajari UU yang terkait dengan kebijakan publik dan korporasi.
6. Jika diperlukan, jalankan proses legal audit untuk seluruh kontrak.
7. Sebaiknya lakukan studi sebelum memutuskan suatu kebijakan penting.
8. Dalam pengambilan keputusan mintalah persetujuan pihak-pihak terkait.
9. Komunikasikan secara intensif dengan pihak yang terkena kebijakan.
10. Jalankan praktik GCG
11. Jalankan tender dengan transparan
12. Pasrah dan berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan.

Sumber : majalah swa (juni 2010) hal 95&99

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: